Pontianak 12 Desember 2025, Polemik pembangunan menara telekomunikasi Indosat di Gang Bersama 2, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, kembali memanas setelah warga mendapati salah satu poin penting dalam kesepakatan bersama belum dipenuhi pihak kontraktor. Padahal, kasus ini sempat viral beberapa waktu lalu dan menghasilkan tiga poin kesepakatan antara warga, pengurus RT, dan pihak kontraktor.
Dari tiga poin utama yang disepakati, poin kedua menjadi sorotan, yaitu:
“Semua bahan material, tiang, serta perlengkapan pembangunan segera diangkat dari lokasi dalam waktu 3 hari.”
Namun hingga lebih dari tenggat waktu yang dijanjikan, material pembangunan masih berada di lokasi, ini memunculkan tanda tanya besar di tengah warga.
Warga: Kenapa Belum Diangkat? Apa Ada Pembiaran?
Sy. Rosnah, salah satu warga yang sejak awal menolak pembangunan menara tersebut, dengan tegas mempertanyakan ketidakpatuhan kontraktor terhadap kesepakatan resmi.
“Mereka jelas tidak melengkapi izin, kenapa APH masih diam? Takutnya ini menimbulkan gesekan yang mengarah ke komplik,” ujarnya.
Warga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi menyangkut kepatuhan hukum dan rasa aman masyarakat. Rosnah juga menilai, jika tidak segera ditindak, situasi di lapangan bisa berkembang menjadi konflik horizontal.
Surat Sudah Dikirim ke 7 Instansi, Tapi Belum Ada Tanggapan
Warga menyatakan telah menempuh jalur resmi sesuai prosedur. Mereka melayangkan surat keberatan sekaligus laporan ke sejumlah instansi terkait, yakni:
1. Kantor Wali Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Sungai Jawi Dalam – Pontianak Barat
4. Dinas Kominfo Kota Pontianak
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Polresta Pontianak
7. Ketua DPRD Kota Pontianak.
Langkah ini dilakukan karena warga menilai pembangunan menara tidak memenuhi kelengkapan izin, sehingga wajib dihentikan dan dibongkar sesuai ketentuan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari instansi-instansi tersebut. Tidak ada konfirmasi, klarifikasi, maupun tindakan lapangan.
Kekhawatiran Meningkat, Warga Minta Penegakan Aturan
Warga Gg. Bersama 2 menegaskan bahwa mereka hanya menuntut penegakan hukum, bukan mencari keributan. Mereka menilai lambannya respons dari pihak berwenang justru memperbesar potensi gesekan antarwarga.
Warga juga menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah ditandatangani harus dijalankan secara penuh, bukan sebagian. Jika kontraktor tidak mematuhi komitmen, warga meminta pemerintah segera turun tangan sebelum situasi semakin memburuk.
Sumber : Kabid Humas DPD GWI Kalbar
Team Redaksi: updatekalbar.top
