Pontianak (updatekalbar.top) – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sudah lebih dari seratus hari, namun satu janji politik pun belum terpenuhi, bahkan pemerintahan terkedan jalan ditempat dan rakyat tetap melarat.
Janji manis saat kampanye hanya sebatas permen buat rakyat. Mulai dari pendidikan, pembangunan, kesehatan hingga janji mustahil pun di obral, yang salah satunya adalah penyelamatan tambang tradisional.
Belum ada satu janji pun yang terpenuhi, malah yang hangat diperbincangkan dan pemberitaan, adalah tentang kasus korupsi yang menyeret nama Sang Kalbar Satu.
Beberapa ormas melaporkan kasus dugaan korupsi di KPK, dengan harapan RN dapat di proses hukum.
Syafarahman, Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat (LIMAS) angkat bicara kepada awak media. Beliau mengatakan bahwa dugaan lambatnya pergerakan pembangunan di Kalbar patut di duga karna Gubernur yang sibuk dalam isu yang menyeret nyeret dirinya dalam pusaran korupsi yang saat ini sedang dikejar Komisi Anti Rasuah (KPK)
“Jika RN merasa dirinya tidak ada sangkut paut nya dengan kasus kasus yang saat ini ditangani oleh KPK, seyogyanya 100 hari kerja sudah ada bukti nyata bahwa beliau bisa membangun Kalbar ini. Namun jika benar adanya RN tersandung dalam pusara kasus yang di tangani KPK saat ini, maka kami minta KPK segera tuntaskan jangan digantung tak bertali, kasian masyarakat Kalimantan Barat yang kenak akan dampak dari kasus tersebut, dampak yang pasti akan datang adalah lambatnya pembangunan dan tidak bisa realisasi janji janji politik oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.”, ucap Syafarahman.
Kita mendesak KPK segera menetapkan, apakah RN merupakan tersangka atau sebaliknya, bebas dan tidak terlibat, ini sangat penting bagi kami masyarakat Kalimantan Barat, bukan karna dendam politik, tapi karena demi RN bisa benar benar punya status hukum yang jelas. Bukan samar samar seperti saat ini.”, tegas nya.
Jika RN tidak terbukti terlibat, maka umumkan di depan publik, khususnya melalui konferensi pers, agar nama beliau bisa bersih seperti baju putihnya saat di angkat sumpah jabatan. Sebaliknya, jika terbukti terlibat, maka segerakan di beri penghargaan baju rompi orange dan segera diproses sebagai mana mestinya. Ini demi berjalannya roda pemerintahan di Kalimantan Barat, dan demi percepatan pembangunan dan demi realisasi janji janji politik nya.”, tutup nya.
Publik menantikan kepastian hukum Sang Kalbar Satu, khususnya Masyarakat Kalimantan Barat yang saat ini sedang dalam penantian akan kepastian hukum RN.
Semoga Komisi Anti Rasuah (KPK) dapat segera menetapkan para tersangka, dan para aktor utama berikut Sutradara dalam cerita korupsi Kabupaten Mempawah, tanpa adanya “cawe cawe” dari Penguasa Negeri ini dalam pengusutan perkara tersebut.
Team redaksi : updatekalbar.top
Narasumber : Syafarahman, Ketum LIMAS
