updatekalbar.top : Kabar mengejutkan dunia perpolitikan Kalbar dimana Gubernur Ria Norsan secara terbuka bergabung dengan partai Gerindra yang saat pilgub kemaren mengusung kandidat lain. Tentu hal ini mengejutkan dan mengundang tanya serta sejumlah asumsi dari warga masyarakat Kalimantan Barat, karena aksi tersebut sangat berdekatan waktunya dengan kejadian penggeledahan KPK ke kantor Dinas PUPR Kab Mempawah beberapa hari kemaren, dimana disinyalir adanya tindakan korupsi yang terjadi pada paruh waktu tahun 2015 yang saat itu kebetulan Bupatinya Ria Norsan,” ungkap Agus Setiadi, Ketua Laskar Indonesia Bersih Anti Suap (LIBAS) Kalbar.
Sehingga wajar saja jika banyak asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa aksi Gubernur Ria Norsan ini seperti mencari aman seperti kasus korupsi BP2TD saat menjabat bupati Mempawah periode kedua dimana dalam salinan putusan Mahkamah Agung ada menyebut nama Ria Norsan lebih seratus kali oleh para terdakwa.
“Banyak masyarakat yang menjadi kepo apakah aksi turun dan penggeledahan mendadak oleh KPK ke Mempawah kemaren juga ada kaitan nya dengan Ria Norsan karena kasus korupsi yang tengah ditangani KPK tersebut saat Ria Norsan menjabat Bupati,” ucap pemuda asli Kab Mempawah ini.
“Saya pribadi baru kali ini merasa bangga punya presiden seperti Pak Prabowo yang tegas dan pro rakyat serta tidak segan-segan memberantas korupsi di berbagai lini, bukan cuma fokus penghematan saja. Sederet kasus Mega korupsi diungkap dan disikat sehingga menimbulkan harapan dan kepercayaan tinggi di masyarakat. Sudah tiga orang anak buah yang mundur dari kabinetnya karena bikin blunder. Jangankan mau korupsi, blunder saja langsung mundur. Itu tanda beliau sangat konsen dan memperhatikan suara arus bawah dan netizen”, tegas nya.
Kepada kader partai nya sendiri dengan lantang beliau nyatakan dalam pidatonya bahwa jangan sekali-sekali ada kader nya yang berani korupsi karena tidak akan dilindungi atau tidak akan aman bahkan akan dikejar kemanapun alias ditangkap. Sehingga tidak akan ada jaminan aman jika ada kader yang melakukan korupsi,” ucap Agus.
Terkait dengan kepindahan Gubernur Ria Norsan ke Gerindra, Masih segar dalam ingatan kita dan masih ada jejak digital beritanya bahwa dirinya siap bergabung ke PDI P jika berhasil memenangkan kontestasi Pilgub Kalbar. Dalam etika politik tentu hal ini kurang elok, karena mencederai harapan yang dijanjikan ke PDI P yang telah berjuang keras memenangkan Pilgub Kalbar kemaren bersama koalisi Hanura dan PPP, apalagi Ria Norsan juga menyampaikan akan membantu memperkuat basis Gerindra hingga ke pelosok Kalimantan Barat.
Tentu saja ini akan menjadi tantangan serius kedepan bagi PDI P dibawah komando Lasarus sebagai partai langganan pemenang pemilu di Kalimantan Barat.
Seharusnya gubernur ria Norsan mengambil posisi netral saja sehingga lebih leluasa dan nyaman berhubungan baik dengan pihak dan partai manapun serta tak ada pihak yang akan kecewa,” beber Agus.
Dengan bergabungnya Ria Norsan ke Gerindra juga tidak menjadi jaminan akan meningkatnya sinergi, perhatian dan dukungan pemerintah pusat, apalagi ditengah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan presiden Prabowo di segala lini.
Dalam tata pemerintahan, gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Apapun partainya, gubernur dan wakil gubernur memang wajib bersinergi, patuh, dan sejalan dengan instruksi dan arahan pemerintah pusat atau Presiden Prabowo,” ucap Agus.
Tinggal bagaimana kepala daerah nya pintar-pintar memikirkan terobosan dan kreatif dalam menyusun program dan kebijakan yang pro rakyat serta mengoptimalkan sumber pendapatan, jika bagus dan menarik pasti akan menjadi atensi pemerintah pusat serta mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kita tunggu saja apa dan bagaimana terobosan atau gebrakan gubernur Kalbar yang tak lama lagi mencapai 100 hari ini karena sampai saat ini belum kita dengar gaung apa-apa atau tak kedengaran ye,” ungkap Ketua Umum Persatuan Orang Melayu ini.
Team Redaksi : updatekalbar.top
