Pontianak, Kalimantan Barat — Syafarahman, Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat beri peringatan dini terhadap Pemangku Kepentingan di Kalbar, 28/04/2025.
Kepada awak media, Syafarahman mengatakan bahwa jangan sampai terulang kembali kasus “pengkondisian” program – program dan proyek – proyek yang akan di lelang oleh Pejabat.
Tercium Sinyalemen praktik persekongkolan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kembali menjadi sorotan.
Dugaan tersebut mengarah pada koordinasi tertutup antara sejumlah kepala daerah dan pelaksana program, yang menyebabkan sulitnya pendeteksian potensi penyimpangan.
Dalam pengamatan sejumlah tim pakar lumbung informasi masyarakat proses administrasi yang tampak rapi di permukaan justru dapat menyamarkan praktik-praktik manipulasi anggaran, rekayasa tender, serta pelaksanaan program fiktif. Hal ini menempatkan Kalimantan Barat dalam situasi rawan, di mana pembuktian korupsi tidak cukup melalui audit konvensional, melainkan memerlukan investigasi berbasis intelijen keuangan dan pemeriksaan mendalam terhadap hubungan personal antar pejabat.
“Administrasi yang tampak sesuai prosedur tidak serta-merta menjamin absennya penyalahgunaan kekuasaan,” ujar seorang pakar tata kelola publik yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi terselubung semacam ini dapat membungkam mekanisme kontrol internal dan eksternal yang seharusnya menjaga integritas pelayanan publik.
Daeng Spareng mengatakan, bahwa : “Pemerintah perlu melakukan penguatan transparansi di semua lini, keterlibatan lembaga Pengawas Independen, dan partisipasi aktif masyarakat sipil”.
Upaya ini diharapkan dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance dan supremasi hukum.
Dengan viralnya vidio penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah seharusnya menjadi alaram untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk berhati hati dan tidak terjebak dalam kasus Korupsi, mari budayakan malu untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Sampai berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari otoritas terkait mengenai langkah-langkah investigatif yang diambil.
Lumbung Informasi Masyarakat berkomitmen memegang teguh asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan. Semua pihak yang disebut atau diduga terlibat berhak atas klarifikasi dan pembelaan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Bersama rakyat kita kawal pembangunan di Kalimantan Barat.
(Redaksi | updatekalbar.top’)
